Bupati Sarolangun Audiensi Bersama Kementrian Sosial RI, Bahas Realisasi Program Sekolah Rakyat
Sarolangun - Bupati Sarolangun H Hurmin beserta sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan audiensi dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia, Rabu (16/04/2025) di Kantor Kemensos, Daerah Ibu Kota Jakarta Pusat.
Audien tersebut dalam rangka membahas usulan program pembangunan Sekolah Rakyat berbasis boarding school yang merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial RI.
Tampak Bupati Sarolangun Hurmin turut didampingi Kadis Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi, SH, MH, Kadis Pupr Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kepala BPKAD Sarolangun H Kasiyadi, S.IP, ME, Kabag Prokopim Setda Sarolangun Deni Subhan, Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan audiensi tersebut juga bersamaan dengan para kepala daerah seluruh Indonesia yang mengusulkan program pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementrian Sosial RI, salah satunya Bupati Batanghari M Fadhiel Arief yang turut hadir bersama berdampingan dengan Bupati Sarolangun H Hurmin.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun Helmi menjelaskan bahwa rencana pembangunan sekolah rakyat ini masih dalam proses verifikasi oleh Kementrian Sosial RI, setelah pengajuan proposal dari seluruh Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
” Sekarang masih proses Pengajuan proposal, jadi akan dibangun disitu tergantung verifikasi kementrian sosial. Untuk setiap tahunnya Kemensos akan membangun 100-200 sekolah rakyat kabupaten/kota se-Indonesia,” katanya.
” Sarolangun masuk verifikasi apakah nanti lolos atau tidak itu tergantung penilaian Kemensos, hari ini kita bersama bapak Bupati diskusi terkait rencana pembangunan sekolah rakyat setelah nantinya dibangun,” kata dia menambahkan.
Selain itu, Helmi menambahkan bahwa sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak miskin ekstrem yang terdata di DTKS. Sekolah rakyat ini berupa boarding school, anak-anak ini akan mendapatkan pelayanan 24 jam terkait sistem pendidikan. Untuk tenaga pendidiknya itu diberdayakan dari ASN maupun PPPK guru yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
” OPD terkait Masing-masing mempunyai peran untuk pelaksanaan pembangunannya kalau Bappeda terkait perencanaan, PUPR terkait fisik, BPKAD terkait aset, diknas terkait sistem pendidikannya. Besok pagi akan ditindaklanjuti penyampaian desk atas profosla itu besok di kalibata,” katanya. ( Red/Adv )
